Kajian Isu Strategis Prima Hanura Akbar - 07 Agustus 2017 286

Tidak lama ini pemerintah Perppu no. 2/2017 tentang perubahan atas UU Ormas. Maksud dari Perppu ini adalah untuk menetapkan situasi yang dianggap oleh presiden dalam ranah kegentingan yang memaksa. Hal ini berkaitan dengan adanya penyebaran paham-paham dan ideology yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam cangkupan tentang potensi-potensi yang dapat menganggu persatuan dan kesatuan bangsa dan memiliki dampak disintegratif.

Dalam Perppu ini juga dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setkab.go.id, 2017). Kebijakan ini pula dijelaskan oleh Menkopolhukam (Wiranto) dipertujukan untuk menyederhanakan mekanisme pembubaran Ormas meskipun ia sempat menyayangkan bahwa timbul stigma bahwa Perppu ini bermasalah  dan dianggap tidak demokratis (Tribunnews.com, 2017).

Konteks yang dimaksud dalam Perppu ini sangat berikatan dengan fungsi negara untuk memberikan keamanan dan keadilan sosial bagi seluruh elemen pembentuk bangsa. Walaupun demikian, timbul pertanyaan tentang kehadiran negara mengenai penyediaan medium bagi semua elemen masyarakat. Terlebih jika NKRI ialah salah satu contoh negara demokrasi progressif. Beberapa aspek perlu dikaji tentang sejauh mana pemerintah dapat menggunakan Perppu ini? Apakah dengan dikeluarkan Perppu ini keadaan Indonesia akan semakin membaik atau apakah Perppu ini dapat menimbulkan polemik permasalahan politik yang lebih besar?

Menimbang tentang keadaan yang genting sendiri, memang perlu diakui bahwa keadaan geopolitik dan paham radikal berkembang pesat di kalangan masyarakat dan juga paham-paham radikal dapat saja menyusup ke tiap-tiap Ormas. Perppu ini dapat dilihat juga sebagai strategi pemerintah untuk menanggulangi radikalisme dan juga untuk mengimbangi kondisi geopolitik Asia tenggara yang sekarang tengah disusupi beberapa ancaman nyata bagi NKRI seperti yang baru-baru ini di Filipina.

Meskipun demikian, polemik tentang Perppu ini perlu dipertanyakan terkait batas tugas negara sebagai penjamin hak setiap masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka dan perlu ada juga definisi yang lebih jelas tentang batas kekuasaan Perppu ini walaupun memang isi dari Perppu ini perlu dikaji lebih mendalam demi menciptakan NKRI yang lebih demokratis dan menjamin setiap hak warga negaranya.

Kebaikan niat pemerintah untuk membangun NKRI yang aman harus dibangun dengan perspektif positif terhadap masyarakatnya. Peraturan pemerintah perlu dibuat dengan tidak melahirkan kecemasan baru di kalangan masyarakat karena NKRI yang aman hanya akan tercipta atas hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya. Begitu pula dengan masyarakat, kebebasan untuk berkumpul dan bermajelis sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945 harus dilandasi oleh semangat pancasila dan semangat untuk turut bertanggung jawab dalam membangun keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia hanya akan semakin hebat ketika pemerintah bersama rakyatnya bersatu dan harmonis. Otoritas Negara digunakan pemerintah untuk semakin menguatkan pilar-pilar demokrasi kemasyarakatan, jika demikian adanya, rasanya tidak akan berlebihan jika kita beranggapan bahwa radikalisme akan gugur dengan sendirinya.

 

 

Prima Hanura Akbar
Department Penelitian dan Kajian strategis PPIM 2016-2017

 


 


Referensi

Setkab.go.id. (2017). Inilah Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. [online] Available at: http://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/ [Accessed 22 Jul. 2017].

Tribunnews.com. (2017). Wiranto Sayangkan Ada yang Mengecam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 - Tribunnews.com. [online] Available at: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/18/wiranto-sayangkan-ada-yang-mengecam-perppu-nomor-2-tahun-2017 [Accessed 22 Jul. 2017]

Recent News

Terhangat

Merchandise

Media Social

Facebook




Twitter

Instagram