Berita Acara Nasyatul Qulsum - 11 Februari 2018 320

 

Kuala lumpur, 10 Januari 2018. World Urban Forum (WUF) yang diselenggarakan di KLCC Malaysia, kemarin, merupakan konferensi utama dunia yang membahas mengenai isu-isu yang terjadi pada lingkungan perkotaan dunia. Forum yang didirikan tahun 2001 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk menganalisis isu lingkungan perkotaan yang dihadapi dunia saat ini, seperti terjadinya urbanisasi yang cepat dan dampaknya terhadap masyarakat kota, sektor ekonomi, perubahan iklim dan kebijakan negara.

Forum ini tidak hanya dihadiri oleh ahli lingkungan, tetapi juga dihadiri oleh Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM), pemerintah nasional, regional dan lokal, organisasi non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, lembaga penelitian dan akademi, sektor swasta, lembaga keuangan pembangunan, yayasan, media, serta organisasi negara dan badan internasional lainnya turut andil untuk menyempurnakan acara ini.

Forum ini juga turut dihadiri oleh Dr. Bima Arya Sugiarto selaku walikota Bogor, Richard Louhenapessy selaku walikota Ambon, serta Sutirto selaku perwakilan dari pemerintah daerah kota Yogyakarta.

Dalam forum tersebut, Walikota Bogor dan Ambon berbicara perihal pembangunan di masing-masing daerah yang mereka pimpin. Dr. Bima Arya Sugiarto selaku walikota Bogor juga membahas tentang bagaimana mengelola geografi Indonesia dengan luas 256 juta populasi, 66 juta rumah dan 34 provinsi. Permasalahan utama salah satunya berupa masalah perumahan yang ada di Indonesia. Agenda yang membahas terkait koordinasi urbanisasi bertujuan untuk mencapai semua agenda yang terkait dengan minimnya perhatian pemerintah terkait penataan kota untuk pemukiman kumuh di Indonesia. Target untuk mewujudkan kota tanpa perkampungan kumuh di Indonesia terfokus kepada infrastruktur dasar.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, turut membahas tentang transformasi dan pergerakan dari pemukiman yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat tinggal. Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia saat ini masih memiliki 5000 daerah hunian yang tidak layak dijadikan tempat tinggal.

Dalam masa periode mereka, banyak hal yang telah dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi daerah kumuh di masing-masing daerahnya. Sutirto menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta pada tahun 2015-2019 akan berfokus pada pengelolaan air bersih di wilayah Yogyakarta. Sutisno juga menambahhkan, pada tahun 2006, pemerintah daerah Yogyakarta telah merancang dan membangun lingkungan kota di 200 kawasan kumuh yang terjadi akibat konflik sosial. Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 43,33% masalah pemukiman kumuh telah diselesaikan. Tahun ini, pemerintah kota Yogyakarta menaikkan target menjadi 62% untuk memberantas pemukiman kumuh di Yogyakarta.

Sutirto juga mengajak warga berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menata lingkungan mereka dan memanfaatkan program sumber daya yang terbatas. Dengan adanya ‘win-win solution’ antara warga dan pemerintah, hal ini dapat mengurangi permasalahan yang ada.

Tujuan dari forum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urbanisasi berkelanjutan diantara para pemangku kepentingan dan konstituensi termasuk masyarakat umum, memperbaiki pengetahuan kolektif tentang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, berbagi ilmu dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan urbanisasi berkelanjutan. (Nasya/Intan)

Terhangat

Media Social

Facebook




Twitter

Instagram